PETANEGERI.COM, JAKARTA– DPR RI akhirnya mengumumkan tanggapan atas 17/8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada Jumat (5/9/2025). Setidaknya ada enam keputusan penting yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dasco menjelaskan, hasil rapat konsultasi yang digelar pada Kamis (4/9/2025) telah menghasilkan sejumlah langkah konkret. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi publik di parlemen.
Adapun enam keputusan yang disepakati DPR RI, yakni:
1. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
2. Melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR RI mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
3. Memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR RI setelah melalui evaluasi, meliputi biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.
4. Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak lagi menerima fasilitas maupun hak-hak keuangan.
5. Menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai masing-masing, serta meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait pemeriksaan lebih lanjut.
6. Memperkuat transparansi serta meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi maupun kebijakan lainnya.
Sebagai informasi, gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang marak dalam beberapa waktu terakhir melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat.” Dari total 25 tuntutan, sebanyak 17 tuntutan jatuh tempo pada 5 September 2025, sedangkan 8 lainnya akan jatuh tempo pada 31 Agustus 2026.
Tuntutan tersebut terus dikawal mahasiswa serta masyarakat sipil, baik melalui aksi di lapangan maupun kampanye di media sosial
Berita ini dilansir dari (Tribun News).
Rozikin Sanoe