Komentar Tokoh Masyarakat Hilmi Firdaus Soroti Perjalanan Forum KTP dari Skeptisisme hingga Menuai Apresiasi ASN
PEKALONGAN | Peta Negeri – Dinamika gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan. Forum Koalisi Transparansi Pekalongan (KTP) yang sempat dipandang sebelah mata, kini mulai menunjukkan eksistensinya sebagai wadah kontrol sosial yang diperhitungkan.
Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan, Hilmi Firdaus, dalam komentarnya pada Sabtu (2/5/2026). Ia mengungkapkan bahwa pada awal kemunculannya, forum KTP tidak lepas dari berbagai pandangan skeptis, bahkan cenderung meremehkan.
“Awalnya beberapa orang skeptis, bahkan menganggap forum ini tidak jelas arah dan tujuannya,” ujarnya.
Menurutnya, persepsi negatif itu tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan tertentu, termasuk mantan pejabat yang secara langsung menyampaikan pandangan kurang positif terhadap forum tersebut.
Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi itu perlahan berubah. Terlebih setelah forum KTP melakukan hearing dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan yang disiarkan secara langsung melalui platform media sosial oleh gertak.id. Siaran tersebut menarik perhatian publik luas dan menjadi titik balik meningkatnya kepercayaan masyarakat.
“Sejak hearing itu ditonton banyak orang, mulai muncul respon positif. Bahkan ada beberapa ASN yang menghubungi saya dan memberikan apresiasi,” lanjutnya.
Hilmi juga mengungkapkan adanya komunikasi dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyoroti isu pemotongan gaji untuk Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Pekalongan. Informasi tersebut disebut menjadi bahan refleksi bersama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa forum KTP tidak boleh terlena dengan apresiasi yang mulai berdatangan. Menurutnya, masih banyak tanggung jawab moral yang harus dijalankan, terutama dalam mengedepankan nilai amar ma’ruf nahi munkar sebagai prinsip perjuangan.
Lebih jauh, Hilmi menekankan bahwa tidak semua informasi yang diperoleh dapat disampaikan secara terbuka, mengingat pentingnya menjaga etika dan kehati-hatian dalam menyikapi berbagai persoalan.
“Inilah cara kami mencintai Kabupaten Pekalongan dan pemerintahannya. Kami memilih bersikap kritis, bukan menjadi penjilat yang hanya membuat pemangku kepentingan terlena,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa peran masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan semakin menguat. Forum seperti KTP dinilai menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif warga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Pekalongan.
Penulis : Rozikin
Editor : Abdul Hamid
