Kota Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kondisi fiskal Kota Pekalongan saat ini tengah menghadapi tekanan berat. Salah satu beban terbesar adalah persoalan pengelolaan sampah pasca penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu, yang kini harus disubstitusi dengan sistem pengelolaan skala regional di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Namun, langkah itu belum bisa sepenuhnya menuntaskan masalah sampah, karena keterbatasan keuangan daerah.
“APBD Kota Pekalongan adalah salah satu yang terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Sementara kita masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari sampah, komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, hingga dampak aksi anarkis yang membakar gedung DPRD dan kantor pemerintahan pada 30 Agustus 2025 lalu. Kalau hanya mengandalkan APBD, kita jelas tidak mampu menanggung semuanya,” ungkap Azmi.
Menurutnya, pascakebakaran yang menghanguskan fasilitas penting, Pemerintah Kota dan DPRD harus segera memikirkan upaya pemulihan. Namun, Azmi menegaskan bahwa, pihaknya tidak ingin program-program prioritas masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya justru terhambat karena anggaran harus dialihkan untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan.
“Kalau kita paksa membangun sendiri, ujung-ujungnya yang terbebani adalah masyarakat Kota Pekalongan. Saya tidak mau program-program untuk masyarakat yang sudah direncanakan harus disubstitusi demi pembangunan gedung. Oleh karena itu, kami dari jajaran DPRD akan bersurat kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI melalui Komisi XI yang membidangi keuangan serta Komisi V yang membidangi Kementerian PUPR, agar bisa membantu Kota Pekalongan,” tegasnya.
Azmi menambahkan, recovery pascaaksi anarkis ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Pembangunan kembali infrastruktur pemerintahan bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Apalagi, isu pemotongan transfer ke daerah dan tuntutan efisiensi anggaran dari pusat semakin menekan ruang fiskal Kota Pekalongan.
“Oleh karena itu, bantuan dari Pemerintah Pusat sangat kita harapkan. Jika tidak, maka kondisi fiskal yang sudah berat ini akan semakin membebani. Kita berencana mengagendakan audiensi langsung dengan Pemerintah Pusat, dan semoga usulan kita bisa diterima,” ujarnya.
Azmi juga menyampaikan bahwa pihaknya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Kota Pekalongan agar perjuangan ini bisa berjalan lancar. Menurutnya, pemulihan ini bukan hanya tentang membangun kembali gedung DPRD dan pemerintahan, tetapi juga tentang menjaga agar pelayanan publik dan program pembangunan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Dengan gotong royong, doa, dan dukungan semua pihak, Saya yakin Kota Pekalongan bisa bangkit dari kondisi sulit ini,” pungkas Azmi.
